TENTANG

Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bangka

Dasar Hukum

  • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
  • Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  • Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka
  • Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1010/Dinkominfotik/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Definisi

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.

  • Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan hrstansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  • Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  • Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
  • Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

  • Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
  • Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
  • Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  • Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

  • Pembina Data tingkat daerah;
  • Walidata tingkat daerah;
  • Walidata pendukung; dan
  • Produsen Data tingkat daerah.

Pembina Data Tingkat Daerah

Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi atau kabupaten/kota. Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:

  • Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  • Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walidata Tingkat Daerah

Walidata tingkat daerah dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data Walidata tingkat daerah dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan kepala daerah.

Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

  • Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  • Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  • Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Produsen Data Tingkat Daerah

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:

  • Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  • Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  • Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

  • Pembina Data tingkat kabupaten/kota;
  • Walidata tingkat kabupaten/kota; dan
  • Walidata pendukung kabupaten/kota.

Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.